Skandal Pasar Medan: PAD Cuma Rp400 Juta Setahun, DPRD Hitung Potensi Capai Rp18 M!
MEDAN – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Kota Medan dan jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, Senin (2/3/2026).
Betapa tidak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan PUD Pasar dari pengelolaan puluhan pasar tradisional hanya berkisar Rp400 juta per tahun. Angka yang dinilai sangat jomplang dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, dengan lantang mempertanyakan efisiensi pengelolaan yang selama ini diserahkan kepada pihak ketiga. Ia menduga kuat terjadi kebocoran PAD yang sistematis dan merugikan keuangan daerah.
“Coba kita hitung secara kasar dengan kalkulator sederhana. Di Medan ada sekitar 25.000 unit kios. Ambil contoh paling kecil, retribusi kebersihan Rp2.000 per kios per hari. Itu sudah menghasilkan Rp50 juta setiap hari! Kalikan 30 hari kerja, dalam sebulan kantong PUD Pasar kebanjiran uang Rp1,5 miliar. Setahun? Hitung sendiri, bisa mencapai Rp18 miliar! Itu baru dari satu pos retribusi. Lalu, setoran PAD kita cuma Rp400 juta? Ini jelas anomali dan patut diduga ada kebocoran yang luar biasa,” tegas Godfried dengan nada tinggi.
Hitungan kasar ini langsung menohok. Rp400 juta kontras dengan potensi miliaran rupiah yang hanya dihitung dari retribusi kebersihan.
Padahal, masih ada tumpukan pendapatan lain yang juga dikelola pihak ketiga, seperti retribusi parkir, sewa toilet, keamanan, dan yang paling besar: sewa kios.
Mendengar paparan tersebut, Ketua Komisi III Salomo TR Pardede dan jajarannya langsung bereaksi. Mereka kompak mendesak PUD Pasar Medan untuk segera memutus kontrak dengan semua pihak ketiga yang selama ini mengelola 53 pasar tradisional.
“Sudah tidak perlu pakai teori ekonomi rumit. Hitung saja sendiri, untung besar dinikmati pihak ketiga, sementara daerah cuma dapat remah-remah. Lebih baik dikelola sendiri oleh PUD Pasar. Ini soal kedaulatan daerah dan kesejahteraan pedagang,” ujar Salomo yang diamini Sekretaris Komisi, David Roni Ganda Sinaga.
Beban Masa Lalu dan Langkah Kontroversial PUD Pasar
Di tengah tekanan politik tersebut, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, buka suara. Ia membeberkan “warisan” masalah yang membelit perusahaannya.
PUD Pasar ternyata menanggung piutang kontribusi tempat berjualan yang menumpuk sejak tahun 1993 hingga 2025, total mencapai Rp12,094 miliar. Tak hanya itu, piutang retribusi kebersihan bulanan juga menggunung hingga Rp5,9 miliar.
Selain masalah piutang, Anggia juga mengeluhkan beban operasional yang berat akibat jumlah pegawai yang mencapai 686 orang. Sebagai solusi cepat, PUD Pasar berencana melakukan efisiensi dengan memangkas 100 pegawai.
Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) ini langsung mendapat respons keras dari Wakil Ketua Komisi III, T Bahrumsyah. Ia meminta direksi untuk tidak bertindak gegabah.
“Jangan hanya karena beban, lalu solusinya PHK. Itu tidak manusiawi. Apalagi tenaga honorer yang baru direkrut tahun lalu, jangan sampai dipecat begitu saja. Solusi yang tepat justru sederhana: putuskan semua kontrak dengan pihak ketiga. Ambil alih pengelolaan pasar, lalu kerjakan sendiri secara maksimal oleh 686 pegawai yang ada. Dengan begitu, pendapatan naik, pegawai tetap bekerja, dan PAD membengkak,” papar Bahrumsyah.
Hearing yang juga dihadiri anggota DPRD lainnya seperti Sri Rezeki (PKS), Eko Afrianta Sitepu (Hanura), dan Dimas Sofani Lubis (Golkar) ini pun menyisakan pekerjaan rumah besar bagi PUD Pasar Medan.
Desakan untuk “mengusir” pihak ketiga dan mengelola pasar secara mandiri kini menjadi tekanan publik. Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya potensi PAD miliaran rupiah yang melayang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pasar tradisional di Medan yang akan terus terkikis.
Pertanyaannya sekarang: mampukah PUD Pasar mengambil alih kendali dan membuktikan bahwa mereka bisa mengelola pasar dengan lebih baik, atau justru akan tenggelam dalam pusaran masalah lama? Warga Medan menanti aksi nyata. (FD)